Selamat Hari Perdamaian Sedunia Memahami dan menerima kemajemukan yang ada merupakan salah satu cara kita untuk menghadirkan perdamaian. Apa Harapan Kalian di Hari Perdamain Sedunia? Tulis di kolom komentar ya . follow us facebook : majalah req twitter : Reqnews id web :requsitoire-magazine.com @jokowi @sandiuno @komnas.ham @prabowo @jusufkalla @asean #requisitoire #reqnews #mediahukum #hukum #hukuminternasional #hukumindonesia #komunikasiligitasi #hariperdamaiandunia #haridamaiinternasional #indonesia #indonesiacintadamai #peaceday #peaceday2018 #peacedayIND
71 2
Seturut Hukum (Pidana), Bekas Napi Korupsi Punya Hak Jadi Caleg JAKARTA, REQNews – Pengajajar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Prof. Dr. Marcus P. Gunarto, S.H., M.Hum., mendukung Mahkamah Agung (MA) yang telah mengabulkan uji materi Pasal 4 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Pemilu) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menyatakan partai politik tidak boleh menyertakan bekas terpidana bandar narkotik, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi sebagai calon anggota legislatif. “Saya mau bicara dari hukumnya terutama hukum pidana. Di dalam hukum itu ada prinsip keadilan dan HAM (Hak Asasi Manusia). Yang harus kita pahami juga adalah bahwa seseorang yang telah menjalani hukumannya atau menjalani pidana, itu berarti yang bersangkutan telah menebus kesalahan dan kesalahannya dihapuskan. Dengan demikian, setelah dia menjalani masa hukumannya maka dia kembali ke masyarakat dan menjadi masyarakat biasa yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga masyarakat lainnya,” beber Marcus Gunarto. . Selengkapnya : requisitoire-magazine.com . @jokowi @sandiuno @prabowo @jusufkalla @ugm.yogyakarta @official.kpk @komnas.ham @komnasanak @lensa_bnn @sahabaticw @kemenkumhamri @humasmahkamahagung @mahkamahkonstitusi @azharharis @najwashihab @anakunhas @univ_indonesia . #requisitoire #reqnews #mediahukum #hukum #hukumindonesia #hukuminternasional #komunikasiligitasi #jokowi #indonesa #nooneisabovethelaw #kemenkumham #korupsi #komnasperempuan #universitasgajahmada
56 1
Pemerintah Perlu Membuat Pengaduan Perda Bermasalah JAKARTA, REQNews – Pemerintah perlu membuat mekanisme complaint handling untuk mengidentifikasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang bermasalah. Dr. I Made Suwandi, mantan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, mengungkapkan bahwa Complaint handling ini perlu dilakukan merespon dibatalkannya kewenangan pemerintah dalam membatalkan peraturan daerah yang sebelumnya diatur dalam UU Pemerintahan Daerah. “Hasil identifikasi peraturan daerah bermasalah tersebut nantinya dapat digunakan pemerintah untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung,” ujarnya saat memberikan paparan dalam diskusi ahli yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) bersama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), seperti dikutip dalam laman PSHK, Senin (17/9/2018). . Selengkapnya : requisitoire-magazine.com . @jokowi @sandiuno @prabowo @jusufkalla @kemendag @kemendagrirb @sekretariat.kabinet @dpr_ri . #requisitoire #reqnews #mediahukum #hukumindonesia #hukuminternasional #komunikasiligitasi #perda #per#peraturanah #dpr #jokowi #indonesia #nooneisabovethelaw #peraturan
10 4
Konferensi Internasional HAM Di Jember, Resmi Dibuka! JAKARTA, REQNews- Konferensi internasional dengan tema “Menarasikan HAM: Isu Migrasi, Diskriminasi dan Perlindungan HAM di Asia Tenggara” yang diselenggarakan di Universitas Jember pada 17-19 September 2018, resmi dibuka. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik beserta dengan Indria dari Ajar Institute, Anis hidayah dari Migrant Care dan Prof. Muhammad Hasan selaku Rektor Universitas Jember, membuka dan memberikan sambutannya pada Senin (17/9/2018). . Selengkapnya : requsitoire-magazine.com . @jokowi @sandiuno @jusufkalla @prbowo @komnas.ham @kemenkominfo @kemenkumhamri @kontras_update @yayasanlbhindonesia @tmcpoldametro @migrantcare @univ_indonesia @anakunhas .#requisitoire #reqnews #mediahukum #hukumindonesia #hukuminternasional #komunikasiligitasi #pemerintah #kemenkumham #polisi #DPR #Indonesia #jokowi #nooneisabovethelaw #keadilan #kemanusiaan #HAM #ketuakomnas #Ahmadtaufan #konfresiInternasionalHAM
40 0
Pemerintah Harus Serius Bahas Permasalahan Alternatif Pemidanaan Non-Pemenjaraan JAKARTA, REQNews – Upaya penanganan overcrowding harus dilakukan dengan melakukan perubahan kebijakan. Salah satu upaya tersebut adalah dengan alternatif pemidanaan non-pemenjaraa. Dalam 5 tahun terakhir, Lapas dan Rutan di Indonesia tidak menunjukkan tanda-tanda adanya penurunan jumlah penghuni. Data terbaru dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pada Agustus 2018, beban di Rutan dan Lapas di Indonesia berada di angka 199%. Artinya, jumlah penghuni Rutan dan Lapas yang ada saat ini telah melebihi kapasitas yang mampu ditampung hampir 100%. Kondisi overcrowding jelas akan mempengaruhi standar minimal pemenuhan hak-hak narapidana. Pada laman icjr.or.id, ICJR kembali mengingatkan Pemerintah dan DPR untuk membahas secara serius permasalahan terkait alternatif pemidanaan non-pemenjaraan ini di dalam RKUHP sebagai upaya mengatasi overcrowding. . Selengkapnya : requsitoire-magazine.com . @jokowi @dpr_ri @tmcpoldametro @prabowo @sandiuno @jusufkalla @justiceindonesia @komnas.ham @kemenkumhamri @icjrlearnhub @lbh_jakarta @yayasanlbhindonesia @amnestyindonesia @ombudsmanri137 @najwashihab @matanajwa @peradifcofficial @univ_indonesia @anakunhas . #requisitoire #reqnews #mediahukum#hukumindonesia #hukuminternasional #komunikasiligitasi #pemerintah #kemenkumham #polisi #DPR #Indonesia #jokowi #nooneisabovethelaw #keadilan #kemanusiaan #icjr
97 0
JAKARTA, REQNews – menyusul keputusan Mahkamah Agung (MA) pada 13 September 2018 yang mengabulkan permohonan gugatan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 tahun 2018. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tetap meninta Partai Politik tidak mencalonkan mereka. Dalam putusan MA tersebut peraturan yang melarang bekas narapidana narkoba, pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan bekas napi korupsi menjadi caleg bertentangan dengan undang-undang. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak, Jasra Putra meminta partai politik tetap tidak mencalonkan bekas napi kejahatan seksual anak sebagai calon legislator atau caleg pada Pemilihan Legislatif 2019. “Kami berharap dan mengimbau partai politik tetap kembali kepada pakta integritas yang telah ditandatangani.” ujar Jasra, Sabtu (15/9/2019). . Selengkapnya: requisitoire-magazine.com . @jokowi @sandiuno @prabowo @jusufkalla @komnasanak @humasmahkamahagung @kejaksaan @polwan_indonesia @komnas_perempuan @tmcpoldametro @divisihumaspolri . #requisitoire #reqnews #med#mediahukum #huk#hukuminternasional #hukumindonesia #komunikasiligitasi #mediahukum #hukum #KPAI #komnasham #komnasanak #jaksaagung #NoOneIsAboveTheLaw #Indonesia
11 0
Dear @req@ews Hukum di Indonesia saat ini semakin mapan dan tegas. Harapan sy untuk penegakan hukum di Indonesia adalah semoga ke depan hukum semakin ditegakkan dgn baik dan tegas, tanpa pandang bulu... Smg bangsa Indonesia semakin melek/paham hukum dan sadar hukum shg tdk ada upaya² pembelotan thdp peraturan² / UU yg sdh ada di negeri Indonesia tercinta ini #REQNews dan #sadarhukumbersamareq . . . Yuk gaess, buruan ikutan sekarang juga!! Hanya 3 pemenang yang bisa ditraktir pulsa @ Rp150 Ribu dari REQuisitoire informasi selengkapnya kunjungi www.requisitoire-magazine.com #requisitoire #reqnews #mediahukum#hukum #indonesia #jokowi #pulsagratis #giveaway #quizhunter
13 1
JAKARTA, REQNews– Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Koalisi masyarat sipil akan mengawal proses pemilihan Komisi HAM Antar-pemerintah ASEAN (AICHR) yang sedang berlangsung dapat berjalan secara transparan dan akuntabel. Koalisi kawal AICHR menyambut baik pengumuman Kementerian Luar Negeri pada tanggal 14 September 2018 tentang daftar kandidat perwakilan AICHR yang telah lolos seleksi administrasi yakni: Dinna Wisnu, Patricia Rinwigati, Roichatul Aswidah, dan Yuyun Wahyuningrum. Dengan mengawal seleksi ini, Koalisi ingin memastikan bahwa wakil Indonesia untuk AICHR periode 2019-2021 memiliki kompetensi, integritas, kapasitas, independensi dan perilaku unggul untuk dapat melindungi dan mempromosikan persoalan HAM di kawasan. Selain itu, koalisi kawal AICHR mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia yang telah membuka seleksi AICHR secara konsisten selama empat kali termasuk untuk periode 2019-2021. . Selengkapnya : requisitoire-maazine.com . @jokowi @sandiuno @prabowo @jusufkalla @kontras_update @komnas.ham @yayasanlbhindonesia @sahabaticw @official.kpk @asean @univ_indonesia @anakunhas . #requisitoire #reqnews #mediahukum #hukum #hukumindonesia #komunikasiligitasi #ASEAN #AICHR #jokowi #prabowo #sandiuno #jusfkalla #KontraS #YLBHI #KomnasHAM #HAM #koalisimasyarakat #NoOneIsAboveTheLaw #MahasiswaantiHoax
44 0