Begitu pesawat mendarat di Bandara Internasional Mozez Kilangin, kota Timika, ibukota Kabupaten Mimika, Provinsi Papua,  aura kota itu tampak beda. Seperti bermuram durja. Setidaknya itu yang dirasakan pada hari Selasa 16 Januari 2018 pagi. Apakah kota Timika sedang berduka gara-gara kasus mogok kerja 8000 pekerja  PT Freeport Indonesia (PTFI)? Entahlah. Bersama Haris Azhar dan Nurkholis Hidayat, pengacara dari Lokataru Law and Human Rights Office, saya datang ke kota itu. Maksud kedatangan Haris dan Nurkholis ingin bertemu kliennya, yakni, lebih dari 4000 karyawan/i/pekerja PTFI yang telah dirumahkan/furloughdan sebagian besar lainnya dianggap PTFI telah mengundurkan diri karena mogok kerja selama kurang lebih tiga bulan. Kota Timika sendiri cukup panas. Hujan turun di sore hari hingga malam. Konon, memang sedang  musim hujan. Bagi pendatang atau pengunjung dari Pulau Jawa, pasti melihat kota itu tampak tidak cukup maju. Tampak jalanan, trotoar, kurang terawat dan sedikit kumuh. Namun untuk ukuran Papua, kota Timika bisa dibilang cukup maju dari sejumlah aspek. Geliat ekonomi cukup terasa. Pengaruh Freeport, di mana-mana, sangat menonjol. Kami menginap di hotel yang cukup nyaman, Ossa de Villa. Demi keamanan dan kenyamanan, semula ada rencana, kami akan berpindah-pindah hotel. Konon kehadiran Haris dan Nurkhlolis sudah tercium pihak intel. Entah intel dari mana. Namun panitia dan para kuasa hukum itu akhirnya memutuskan untuk tetap menginap di hotel yang asri milik orang Bali. “Jangan takut!” ungkap Haris membesarkan hati para kliennya. Selengkapnya http://requisitoire-magazine.com/2018/06/08/kisah-pilu-dari-ossa-de-villa-timika-papua/ @jokowi @azharharis @kemenkominfo @sekretariat.kabinet @indozone.id #kisahpilu #ossadevilla #timika #papua #harisazhar #lokataru #nurkholishidayat #ptfi #ptfreeportindonesia #stopketidakadilan #pelanggaranham #phkmassal #karyawanfreeport #freeportindonesia #like4like #follow4folow #likeforlike #l4l #lfl #instanews #instamood #instagood #instagram #beritaterkini #beritainstagram #requisitoire #specialreport
9 0
JAKARTA, REQNews – Tepat setahun menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif mengundurkan diri dari jabatannya. Yudi Latif mengumumkan pengunduran dirinya lewat akun Facebooknya pada Jum’at (8/6/2018). Dikutip dalam akun Facebooknya, Yudi Latif mengemukakan bahwa hari kemarin (Kamis, 07 Juni 2018), tepat satu tahun dirinya memangku jabatan sebagai Kepala (Pelaksana) Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang sejak Februari 2018 bertransformasi menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). “Selama setahun itu, terlalu sedikit yang telah kami kerjakan untuk persoalan yang teramat besar,” ujarnya. Yudi mengucapkan terima kasih pada keswadayaan inisiatif masyarakat dan lembaga pemerintahan. Menurutnya selama ini setiap hari ada saja kegiatan di seluruh pelosok tanan air; bahkan seringkali tak mengenal waktu libur. Kepadatan kegiatan ini dikerjakan dengan menjalin kerjasama dengan inisiatif komunitas masyarakat dan Kementerian/Lembaga. Suasana seperti itulah yang meyakinkan bahwa rasa tanggung jawab untuk secara gotong-royong menghidupkan Pancasila merupakan kekuatan positif yang membangkitkan optimisme. “Untuk itu, dari lubuk hati yang terdalam, kami ingin mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya atas partisipasi semua pihak dalam mengarusutamakan kembali Pancasila dalam kehidupan publik,” ujarnya. Selengkapnya http://requisitoire-magazine.com/2018/06/08/yudi-latif-mengundurkan-diri-sebagai-kepala-bpip/ @jokowi @bpi_pancasila @kemenkominfo @sekretariat.kabinet @indozone.id #yudilatif #mengundurkandiri #sebagai #ketua #bpip #badanpengembanganideologipancasila #ideologi #pancasila #like4like #follow4folow #likeforlike #l4l #lfl #instanews #instamood #instagood #instagram #beritaterkini #infoterkini #beritainstagram #requisitoire
5 0
JAKARTA, REQNews – Belum ada titik temu dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri, antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan beberapa pejabat negara yang dilakukan di kantor  Menkopolhukam, Jakarta Pusat, Kamis (7/6/2018) perihal membahas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Menurut Laode Muhamad Syarif, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, masih banyak perbedaan termasuk aturan dimasukannya tindak pidana khusus seperti korupsi dalam RKUHP. “Nanti habis Lebaran kita bicarakan lagi. Semua perbedaan pendapat yang terjadi, semata-mata dilakukan untuk perbaikan draf rancangan RKUHP” kata Laode. Rapat tersebut dihadiri di antaranya Menko Polhukam Wiranto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Ketua KPK Agus Rahardjo, Kejaksaan, anggota Panja RUU RKUHP. Selengkapnya http://requisitoire-magazine.com/2018/06/08/pembahasan-rkuhp-ditunda-setelah-lebaran/ @jokowi @official.kpk @kemenkominfo @sekretariat.kabinet @indozone.id #rkuhp #pembahasan #ditunda #setelah #lebaran #rancangan #kitab #undangundang #hukum #pidana #hukumpidana #kpk #komisipemberantasankorupsi #menkopolhukam #like4like #follow4folow #likeforlike #l4l #lfl #instanews #instamood #instagood #instagram #beritaterkini #infoterkini #beritainstagram #requisitoire
7 1
JAKARTA, REQNews – Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung nonaktif Syahri Mulyo ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka, terkait perkara berbeda. Penetapan status tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT).Namun Walkot Blitar dan Bupati Tuluangung berhasil lolos, sehingga KPK saat ini mencari keberadaan keduanya. KPK mengimbau agar Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar bersikap kooperatif dan segera menyerahkan diri ke KPK,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di kantor KPK, Jakarta Selatan, Jumat (8/6/2018). Samanhudi ditetapkan sebagai tersangka diduga menerima Rp 1,5 miliar terkait ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar. Sedangkan Syahri menerima suap sebanyak 3 kali sebagai fee atas beberapa proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan di Dinas PUPR Pemkab Tulungagung. Total penerimaan Syahri yaitu Rp 2,5 miliar. Atas perbuatannya, Samanhudi dan Syahri dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (dnls) #walikota #blitar #bupati #tulungagung #buron #ott #operasitangkaptangan #kpk #komisipemberantasankorupsi #kabur #like4like #follow4folow #likeforlike #l4l #lfl #instanews #instamood #instagood #instagram #beritaterkini #infoterkini #beritainstagram #requisitoire
14 1
Benar bahwa masa bakti Kepengurusan PPUK SP KEP SPSI PTFI (Pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia-Energi-Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia) periode 2014-2017 pimpinan Sudiro berakhir pada 30 April 2017.  Namun atas dasar kesepakatan bersama dalam rapat tingkat pengurus PUK SP KEP SPSI PTFI diputuskan untuk memperpanjang masa bakti kepengurusan pimpinan Sudiro selama satu tahun 2017-2018. Bukan Sudiro yang berinisiatif memperpanjang kepengurusan, tetapi atas dasar permintaan sebagian besar pengurus dan sebagian besar anggota. Toh rencana perpanjangan masa bakti kepengurusan Sudiro ini juga telah dikoordinasikan dengan PC SP (Pengurus Cabang Serikat Pekerja) KEP SPSI Kab Mimika yang dipimpin Aser Gobai dan PP SP KEP SPSI di Jakarta yang dipimpin R Abdullah. Aser Gobai setuju. Begitu juga dengan R Abdullah di Jakarta. Persetujuan itu sah karena anggaran  dasar mengatur hal tersebut. Apa alasan perpanjangan? Karena di waktu hampir bersamaan atau ketika hendak tiba waktu penggantian kepengurusan, terjadi program efisiensi dalam perusahaan PTFI dengan merumahkan (furlough) kepada 700-an pekerja atau karyawannya, baik pekerja kontraktor & privatisasi maupun karyawan permanen. Selengkapnya http://requisitoire-magazine.com/2018/06/07/abs-asal-bukan-sudiro/ @jokowi @pt.freeport @azharharis @lokataru_indonesia #sudiro #ptfi #ptfreeportindonesia #stopketidakadilan #pelanggaranham #harisazhar #asergobai #lokataru #timika #papua #freeportindonesia #phk #phkmassal #like4like #follow4folow #likeforlike #l4l #lfl #instanews #instamood #instagood #instagram #beritaterkini #infoterkini #beritainstagram #requisitoire
11 0
JAKARTA, REQNews – Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung meminta agar anggaran Sekretariat Kabinet (Setkab) Tahun 2019 ditambah sebesar Rp966.492.082.000,00 dari yang telah ditetapkan sebesar Rp390.264.573.000,00. Penambahan anggaran ini, menurut Seskab, diperlukan karena adanya perubahan Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPIP) menjadi badan otonomi yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dengan demikian adanya penambahan staf khusus presiden, dan penambahan anggaran untuk dua kedeputian di Setkab. “Terutama untuk dukungan kerja kabinet, karena memang aktivitas presiden dan wakil presiden yang begitu luar biasa,” ujar Seskab dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, di Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018) siang. Pramono menjelaskan, pada tahun 2017, dari alokasi anggaran Rp233.121.623.000,00 yang berhasil diserap sebanyak Rp210.686.849.692.000,00 dan sisa anggaran Rp22.434.773.308,00. Sementara untuk pelaksanaan anggaran 2018 sampai dengan 22 Mei, dari alokasi anggaran sebesar Rp245.061.679.000,00 telah digunakan Rp86.809.961.352,00 sisa anggaran Rp158.251.717.648,00 presentase pencapaian 35,42%.(dnls) http://requisitoire-magazine.com/2018/06/07/pramono-anung-meminta-anggaran-setkab-2019-ditambah/ @jokowi @kemenkominfo @sekretariat.kabinet #pramonoanung #sekretariatkabinet #seskab #sekertariskabinet #penambahan #anggaran #setkab #2019 #like4like #follow4folow #likeforlike #l4l #lfl #instanews #instamood #instagood #instagram #beritaterkini #infoterkini #beritainstagram #requisitoire
7 0
JAKARTA, REQNews- Sekretaris Kabinet (Seskab) menanggapi adanya kekhawatiran bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU) KUHP dipakai untuk melemahkan pemberantasan korupsi (KPK). Seskab Pramono Anung menyarankan, pemerintah perlu untuk duduk bersama guna membahas perbedaan dalam pandangan pembahasan RUU KUHP, seyogianya pemerintah, DPR, dan KPK, dan stakeholder lainnya. untuk dicari jalan keluarnya. “Prinsip dasarnya adalah framework-nya, kita bisa masukan dalam salah satu pasal di RUU itu mengenai apa yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan KPK.” terang Seskab kepada wartawan di Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Selasa (5/6/2018) siang. Seskab menilai, pemerintah tidak boleh mengurangi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugasnya dalam bentuk apapun. (Seskab) Pramono Anung menegaskan, pemerintah melihat dengan kewenangannya seperti saat ini saja tindak pidana korupsi dari hari ke hari masih cukup banyak. “Sikap pemerintah, terutama sikap Presiden dan Wapres, adalah KPK tidak boleh dikurangi kewenangannya dalam bentuk apapun,” lanjut Seskab. KPK sendiri, sebagaimana diketahui, telah mengirimkan surat kepada Presiden mengenai hal ini. Saat menghadiri acara buka puasa bersama dengan keluarga besar TNI/Polri, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (5/6/2018) petang, Presiden Jokowi mengatakan, surat dari KPK itu baru dalam kajian. Presiden berjanji akan menyampaikan hasilnya setelah kajian tersebut selesai.(Ran) @jokowi @kemenkominfo @sekretariat.kabinet @indozone.id #ruukuhp #kuhp #melemahkan #kpk #sekretariatkabinet #pramonoanung #komisipemberantasankorupsi #korupsi #viral #like4like #follow4folow #likeforlike #l4l #lfl #instanews #instamood #instagood #instagram #beritaterkini #infoterkini #beritainstagram #requisitoire
8 0