Baiknya, sebelum mengajukan Gugatan Cerai, terlebih dahulu “ia” diharuskan untuk mengetahui prosedur Gugatan Cerai di Pengadilan agar mengetahui proses hukum dan dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu, dibutuhkan peran Pengacara (Lawyer) yang sudah ahli di bidangnya dalam menangani perkara Perceraian dengan cara yang tepat. Masih ragu menggunakan Jasa Pengacara? Yuk, mulai sadar Hukum sebagai pilihan tepat dalam menyelesaikan masalahmu! #cerai #gugatan #pengadilan #advokat #perceraian #lawyer #pengacara #lawfirm #kantorhukum #penggugat #tergugat #hukum #tauhukum #sadarhukum #anakhukum
16 0
Qory mantan Putri Indonesia 2009 mengugat cerai Ramon. Berita selengkapnya di insta story. . Bisa juga buka MANAberita.com atau klik link di bio. . #manaberita #artis #ram#ramongka #ramon #qory #cerai #gugattalak #gugatcerai #gugatan #artiscerai #talak #pengadilanagama
349 0
2 kali gugatan cerai gugur, lalu kali ini bagaimana ya? . Baca berita selengkapnya di insta story. . Bisa juga buka MANAberita.com atau klik link di Bio. . #manaberita #ibnujamil #ademaya #cerai #perceraian #gugatan #jakartaselatan #talak #artiscerai #artistalak
319 0
Isu tak sedap dan mengejutkan datang dari rumah tangga komedian Sule. Padahal keluarga Sule selama ini jarang terekspose media dan sepertinya dalam keadaan baik – baik saja. Namun saat ini public dikagetkan karena dikabarkan bahwa Lina istri Komedian Sule telah menggugat cerai Sule. Lina mengajukan gugatan cerai terhadap Sule ke Pengadilan Agama Cimahi, Jawa Barat, 20 April 2018. Hal ini dibenarkan Humas Pengadilan Agama Cimahi, Jawa Barat, Agus Gunawan. Sementara Pihak Pengadilan Agama Cimahi tidak mau berkomentar banyak. Berikut beberapa kutipan pernyataan Agus: “Kalau penyebab kami tidak bisa sampaikan. Yang jelas untuk perkara memang ada atas nama Lina sebagai penggugat. Dikuasakan kepada kuasa hukumnya, Pak Abdurrahman. Kemudian tergugat atas nama Entis Sutisna," kata Agus Gunawan  saat ditanyakan  melalui via telepon, Rabu 9 Mei 2018. "Iya-iya. Hanya biasanya ada perselisihan, kalau penyebabnya seperti apa kami enggak bisa menyampaikan," ujar Agus. "Kelihatan memang ada hak asuh anak yang diminta. Tapi yang lainnya tidak ada. Dia minta itu saja," ujar Agus Gunawan. Agus juga menjelaskan bahwa dalam gugatan cerai yang dilayangkan,  Lina meminta hak asuh anak. "Kelihatan memang ada hak asuh anak yang diminta. Dia minta itu," ujar Agus Gunawan. Dalam keterangannya  Agus mengkonfirmasi bahwa sidang "Sidang perdana nanti tanggal 7 Juni 2018," ujar Humas PA Cimahi, Agus Gunawan. #komedian #pelawak #gugatan #cerai #sidang #sule #keluarga #rizkyfebian #gugatcerai #hakasuhanak #kuasahukum
12 0
Biarlah keadilan menemukan jalannya sendiri, namun iringilah dgn doa & keyakinan agar sampai pd tujuan⚖ Terimakasih pada Mu, Terimakasih abangda Dolfie Rompas atas kesempatannya. http://www.buser-bhayangkara74.com/dewan-pers-mangkir-datang-ke-persidangan-pmh-perdananya/ #gugatan #perbuatanmelawanhukum #melawandewanpers #lawyer #officiumnobile #fiatjustitiaruatcaelum
45 0
Terkait putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menolak gugatan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempersilahkan HTI untuk mengajukan upaya hukum banding. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempersilakan bila Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tersebut. "Silakan, masing-masing punya hak hukum," kata Tjahjo Kumolo dalam acara Munas BPOM 2018 di Hotel The Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (7/5/2018). Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa HTI memiliki hak untuk mengajukan banding dan pemerintah memberikan hak-hak sebagai organisasi kasyarakat sesuai undang - undang. dan juga disampaikan bahwa tidak menghambat langkah selanjutnya. "Pokoknya sebagai organisasi di negara hukum hak-haknya kita berikan semua kok. Enggak menghambat kok. MK sudah putuskan kok. Sekarang PTUN ya kita tunggu, banding ya silahkan," Ujarnya. Dalam putusannya, Majelis hakim menyebut proses penerbitan SK Menkumham terkait pembubaran HTI sudah sesuai prosedur. Surat keputusan itu juga tidak bertentangan dengan hal-hal yang ditudingkan dalam gugatan HTI. "Menolak permohonan penundaan surat keputusan yang diajukan penggugat, dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Hakim, Tri Cahya Indra Permana, di Cakung, Jakarta Timur, Senin (7/5/2018). "Dalam pokok perkara satu menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp 455 ribu," dijelaskannya. #mendagri #ptu#ptun #pengadilan #ketuamajelis #biaya #hti #ptun #tergugat #penggugat #gugatan #ormas #perppu #pem#pemerintah #organisasi #hukum #mk #hk #pemerintah
6 0
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak seluruh gugatan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas keputusan pemerintah untuk melakukan pembubaran terhadap  ormas tersebut pada Juli 2017 lalu. Sehubungan dengan putusan PTUN tersebut, Fadli Zon angkat bicara dengan menyayangkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak permohonan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mencabut pembubaran mereka oleh Kementerian Hukum dan HAM. "Jadi kami tentu sangat sayangkan apa yang menjadi keputusan ini karena hak untuk berserikat atau untuk berorganisasi itu adalah hak yang dijamin oleh konstitusi," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/5/2018). Lanjutnya, “Apalagi UUD 1945 dalam Pasal 28 menjamin kebebasan warga negara untuk berserikat dan berpendapat.” "Harusnya kita menjunjung demokrasi kita itu meskipun dengan perbedaan-perbedaan.” Ungkap  Fadli. Berikut sebagian isi keputusan PTUN: "Memutuskan gugatan penggugat, ditolak seluruhnya.... Keputusan yang diambil pemerintah sudah tepat," ungkap Ketua Majelis Hakim, Tri Cahya Indra Permana, di ruang sidang PTUN, Jakarta Timur, Senin (07/05). Majelis hakim menilai bahwa tidak ada cacat yuridis dalam pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 (Perppu Ormas) yang digunakan untuk membubarkan HTI. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa langkah pemerintah untuk membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah tepat dan sesuai prosedur. "Maksud pemerintah itu untuk menyederhanakan sanksi pada ormas. Agar sanksinya efektif. Yaitu bagi ormas yang bertentangan dengan Pancasila karena itu adalah perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas masyarakat Indonesia," Ujar salah satu anggota majelis hakim, Ronny Erry Saputro. #fadlizon #tanggapan #pemerintah #sanksi #pancasila #moralitas #hti #ptun #pengadilan #prosedur #perppu #ormas #organisasi #gugatan #majelishakim
14 0