Skandal seks tak hanya memengaruhi popularitas seorang politikus, tetapi juga mengurangi kepercayaan terhadap pemerintahan. #Infografik #Skandal #Pol#Politikus #Politik
3k 87
"Ketika saya berusia 5 tahun, mmh saya selalu mengatakan kepada saya bahwa kebahagiaan adalah kunci kehidupan..." "Ketika saya pergi ke sekolah... Mereka bertanya kepada saya, apa yang kamu ingini ketika kamu telah dewasa nanti??? Saya menjawab, 'bahagia'... Tetapi mereka bilang, bahwa saya tidak mengerti pertanyaan yang diberikannya... Lalu saya mengatakan kepada mereka, bahwa mereka tidak mengerti tentang kehidupan!!!" #motivasi #musisi #politikus #johnlenon #bijak #remaja #remajakristen #debat #katabijak #pengetahuan #katamotivasi #gunungtua #bahagia
109 8
Penilaian wakil ketua DPR RI @fahrihamzah terhadap Bambang soesatyo , . . . #indonesia #dpr #jokowi #bekasi #presiden #golkar #pks #pilkada #pol#politikus #politik
26 1
Judul : Menggapai Buat menggapai cita - cita itu bukan suatu perkara yg mudah. Banyak lika - liku yg harus di lewati. Prosesnya juga panjang. Gak ada yg instan. Indomie juga yang dibilang nya "instan" tetep ada proses nya dulu kok ga langsung ujug - ujug jadi. Apalagi cita - cita? . . . #citacita #pemainbola #dokter #guru #politikus #desainer #seniman #gununggalunggung #tasikmalaya #instasunda #inibaruhidup
139 4
A politikusok lelki világa (bemutató) – A DEKK Színház és a Füge Produkció közéleti kabaréjában együtt keresi a választ arra a nem egyszerű kérdésre, hogy mi zajlik a politikusokban legbelül. Mi vagy inkább ki van a látszat mögött? Rendező: Bánki Gergely. Január 19. (19.00) @juranyihaz 📷 Olvasópróba #politikus #lelki #világ #juranyihaz #dekkszinhaz #fügeprodukció #bemutató #színház #olvasópróba #bánkigergely #litkaigergely #vinnaiandrás #mózsikimre #eggergéza #znajkayzsofia #hayanna #szkeccs #előadás #politika #taktika #elvtelenség #ember #hazugság #hatalom #magánélet #vicces #közélet #kabaré #meghökkentő #mulatságos
22 1
Politikus itu macam-macam, ada politikus tingkat RT, RW, Kelurahan, politikus komunitas, politikus bisnis, sampai politikus negara bahkan agama...mendingan kalean sibuk meningkatkan kualitas diri sahaja ya, kalau ada banyak orang berkualitas, nanti dengan sendirinya lingkungan juga ikut berkualitas kok... #pol#politika> #politics #politik #kampret #rt #rw #kelurahan #komunitas #bisnis #negara #agama #religion
20 0
Korupsi = Mencuri . Koruptor = Pencuri . Tinggal Pilih Potong Tangan Di Dunia, Potong Tangan Di Akhirat, Atau Potong Masa Tahanan 😎 . Tapi Bakal Masuk Eternal Jail Di Neraka.. . @ar.rayyah.id @dakwah_kampung #khilafah #korupsi #koruptor #propaganda #isl#islamrahmatanlilalamin #islam #dakwah #mujahid #aparat #pemerintah #politikus #indonesia #IndonesiaTanpaPacaran #hukum #prophetMUHAMMAD #cinta #cintarasul #allahuakbar #surga #neraka
9 0
New singlet and video clip @rocknead_official Menceritakan tentang politik politikus saat ini yg sedang naik daun pisang daun biu dll !! Full video silahkan cek di youtube https://youtu.be/fXynI7f3W6Y Lagu sudah bisa dinikmati di soundcloud "rocknead bali" #rocknead #SetanPolitik #newsingle #newvideoclip #ban#bandebali #band #punkrock #politikus #musikindiebali #denpasar #indonesia #bali
49 2
New singlet and video clip @rocknead_official Menceritakan tentang politik politikus saat ini yg sedang naik daun pisang daun biu dll !! Full video silahkan cek di youtube Lagu sudah bisa dinikmati di soundcloud "rocknead bali" #rocknead #SetanPolitik #newsingle #newvideoclip #ban#bandebali #band #punkrock #politikus #musikindiebali #denpasar #indonesia #bali
61 6
Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini yang juga selaku anggota Komisi I DPR RI, mengkritisi keputusan Pemerintah melakukan impor 500 ribu ton beras dari Vietnam dan Thailand untuk menstabilkan harga beras di pasaran.  Apalagi data menunjukkan produksi beras nasional sebenarnya surplus sebagaimana diakui sendiri oleh Mentan Amran Sulaiman. - Selain itu, ia mengakui kenaikan harga beras tingkat Medium dan Premium di pasar dalam beberapa waktu terakhir telah meresahkan masyarakat. Hal ini tentunya, sudah menjadi tugas Pemerintah untuk segera mengendalikan laju kenaikan harga beras tersebut karena jika dibiarkan akan berdampak inflasi yang pada akhirnya akan semakin membebani rakyat. - Dalam hal ini, di tengah surplus beras petani di berbagai daerah yang januari-februari ini memasuki masa panen, kebijakan impor beras jelas bukan solusi, melainkan semakin menekan petani. Maka, wajar sejumlah Pemda dan petani lokal serempak menolak masuknya beras impor tersebut. - "Kenaikan harga beras di tengah surplus produksi beras di berbagai daerah ini jelas menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah dalam mengendalikan harga dan pasokan perberasan nasional. Ditambah lagi solusi instan yang diambil Pemerintah adalah impor, ini menunjukkan tata niaga perberasan yang sangat buruk,"Ujarnya Pada kabar3.commelalui pesan singkatnya. - Pemerintah dalam hal ini Mentan dan Mendag menurut Jazuli lemah dalam koordinasi dan supervisi sehingga tidak mampu mengintervensi pasar dan mengendalikan stok pangan yang ada di pasar. Dus, ketika ada gangguan dalam rantai pasok, harga langsung naik dan pasokan berkurang drastis. - Kebijakan impor ini, jelas tidak tepat dan merugikan petani. Masuknya beras impor di tengah surplus produksi petani dipastikan akan memukul harga beras di tingkat petani dan memperburuk nasib petani nasional. - "Kebijakan impor 500 ribu ton beras ini sekaligus menunjukkan rendahnya keberpihakan dan perhatian Pemerintah pada petani. - Ke depan, Fraksi PKS menyarankan lima langkah solusi tata niaga perberasan nasional agar Pemerintah tidak mudah impor dalam meredam gejolak harga.
41 2
Pemerintah akhirnya telah mengeluarkan kebijakan untuk mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton dari Vietnam dan Thailand. Hal ini mendapatkan tanggapan keras dari parlemen. - Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo mengatakan, bahwa langkah pemerintah tersebut menimbulkan banyak kejanggalan dan tanda tanya bagi saya. Berikut di antaranya : Pertama, kenapa pemerintah tiba-tiba melakukan impor beras di saat kondisi pangan kita terbilang stabil. Menteri Pertanian pernah bilang tidak akan melakukan impor beras setidaknya hingga pertengahan 2018 karena produksinya mencukupi. - Selain itu, Menurut Edhy, pemerintah juga memiliki serapan beras 8-9 ribu ton per hari. Bahkan di beberapa daerah mengalami surplus beras. Impor beras adalah bentuk mengkhianati petani kita sendiri. - Kedua, beberapa waktu lalu, pemerintah berani tidak melakukan impor beras meski musim kemarau melanda. Kenapa saat kondisi iklim sedang normal seperti sekarang ini malah melakukan impor beras besar-besaran? Ada apa di balik semua ini? Ungkapnya dalam keterangan kepada Kabar3.com. - Ketiga, pada tahun 2015, pemerintah pernah melakukan impor beras. Saat ini, anggaran yang dimiliki pemerintah untuk sektor pertanian jauh lebih besar dari sebelumnya. - Politisi Gerindra ini menambahkan, Seharusnya dengan meningkatnya anggaran, pemerintah punya kemampuan menjaga ketersediaan pangan tanpa melakukan impor. - Menurut saya, penambahan anggaran tidak mengubah hasil pencapaian karena masih melakukan impor beras, ujar Anggota DPR RI asal Sumsel ini. - Keempat, selama ini, persoalan beras selalu ditangani oleh Badan Urusan Logistik (Perum Bulog). Tetapi saya heran kenapa untuk persoalan impor kali ini tidak dipercayakan kepada Bulog dan malah menunjuk BUMN bernama Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI)? - Padahal dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018, persoalan seperti ini menjadi domain Bulog. Apakah PPI memiliki infrastruktur yang lebih memadai dari Bulog? Apakah PPI lebih mengerti persoalan beras daripada Bulog? Atau ada kepentingan lain di balik semua ini? Kelima, pemerintahan Jokowi-JK saat kampanye dulu berjanji akan kembali mewujudkan swasembada pangan.
31 3
Sebagai penerus bangsa wajiblah untuk mentotalitaskan diri baik jiwa serta raga untuk kebangkitan bangsa. Sebagai pewaris perjuangan mengemban amanah juang dari semua pahlawan untuk kesejahteraan. #nkrihargamati #PKPPKB2017 #majutakgentar #membelayangbenar #pemimpinzamannow #politisi #politikus #politisimuda
20 0
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto untuk naik ke atas panggung dan menerima potongan nasi tumpeng. Rieke yang juga merupakan pembawa acara, sempat menyinggung setelah menerima tumpeng posisi Airlangga Hartanto dikabinet ‘aman’, meski telah menjabat ketua umum. "Insya Allah aman Pak Airlangga, tidak direshuffle. Satu-satunya menteri yang menjabat ketua umum” Politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka dalam acara HUT PDI Perjuangan ke 45, di Balai Pertemuan, JCC Senayan, Rabu 10 Januari 2018. riekediahp #airlanggahartarto #ket#ketuaumum #dppgolkar #par#partai #golongankarya #riekediahpitaloka #politikus #pdip #hutpdip45th #hut45pdiperjuangan #satusatunya #menteri #ketuaumum #partai #golkar #golkarkerjabersama #golkarparty #politicalparty #partyofideas #partaigolkar #2018 #optimisme #semangatbaru #golkarkita #golkarbersih #golkarbangkit #indonesiasejahtera
21 1
Kabar3.com - Koalisi Aksi Mahasiswa dan Pemuda untuk Pemerintahan Bersih (KOMPAS) menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jumat (12/1/2018). Mereka meminta Presiden Joko Widodo menindak tegas para anak buahnya yang terlibat dalam kasus korupsi. - Presidium KOMPAS, Yonfi Saputra ‎mengatakan aksi ini mengusung tema "Reshuflle Yasona Laoly dari Kabinet, Bersihkan kabinet dari koruptor”.‎ Pasalnya, dia menyebut indikasi keterlibatan Politisi PDI-Perjuangan dalam dugaan korupsi proyek KTP-Elektronik dengan nilai triliunan rupiah itu sudah cukup kuat. - Apalagi, Yonfi melanjutkan, Yasonna juga sudah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (10/1/2017). Dimana ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sediharjo - "‎Indikasi Yasona Laoly terlibat mega korupsi e-KTP sangat besar. Hal ini tentu jadi beban Presiden Jokowi yang ingin Nawacita dan Good Governance ditegakkan," tegas Yonfi dalam orasinya, Jumat siang. - Selain itu, lanjut Yonfi, nama Yasonna juga sudah disebut dalam dakwaan terdakwa dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto. - Yasonna Laoly yang kala itu masih menjabat sebagai anggota DPR ditenggarai menerima 84.000 dollar AS atau sekitar Rp 1,1 Milliar - "Dia disebut menerima 84.000 dollar AS dalam sidang Irman dan Sugiharto pada 22 juni 2017," ujar Yonfi. - "‎Dalam perkara korupsi sesuai UU Tipikor Tahun 2002, besar kecil jumlah, tetap korupsi. Jadi indikasi Yasonna Laoly terlibat mega korupsi e-KTP sangat besar," bebernya. - Menunggu Sikap Tegas Presiden kepada Menterinya yang Tersangkut KasusHadiri HUT ke- 45 PDIP, Presiden Jokowi Mari Gelorakan Semangat Indonesia Maju!Jokowi Diminta Terbitkan UU Perlindungan Kerajaan, Sebagai Bukti Tak Melupakan Sejarah - Karena itu, di akhir masa pemerintahan Jokowi pihaknya tak mau citra Kabinet Kerja menjadi negatif hanya karena ulah salah satu menterinya. - "Jangan sampai menjelang detik-detik terakhir masa pemerintahan Jokowi itu rusak hanya karena satu orang bernama Yasonna," tandasnya
35 1
Jakarta, Kabar3.com - Beberapa hari lalu Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali melakukan penenggelaman 81 buah kapal pencuri ikan di perairan Indonesia, yang tersebar di 12 wilayah berbeda. - Kebijakan Menteri KP Susi Pudjiastuti tersebut menimbulkan polemik di internal Kabinet Kerja, yang berbuah timbulnya perdebatan dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. - Menanggapi hal tersebut, Herman Khaeron selaku Ketua Umum Penyuluh Perikanan Indonesia menyatakan, bahwa biarlah kebijakan Menteri Susi tersebut ditempatkan sebagai sebuah proses penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - "Dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan, bahwa penerapan sanksi pada tindak pidana di bidang perikanan berupa penjara dan denda. Bahwa penerapan hukum pidana dalam bidang perikanan juga berupa penenggelaman kapal asing ilegal yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia," terangnya saat dihubungi, Jumat (12/1/2018). - Dengan demikian, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi VI ini juga menegaskan, bahwa kapal perikanan berbendera asing yang melakukan ilegal fishing dan lalu ditenggelamkan, merupakan sebuah tindakan khusus yang dilakukan oleh kapal pengawas perikanan dalam menjalankan fungsinya. - Hal tersebut sekaligus dapat diartikan sebagai tindak penegakan hukum di bidang perikanan untuk memberikan efek jera kepada pelakunya. - Tetapi, yang perlu diperhatikan dalam tindak penenggelaman kapal asing ini ialah tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Tetap harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup. - "Semisal tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan. Serta memang tertangkap basah sedang mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan NKRI," jelasnya.
16 1
Akhir-akhir ini, beredar kabar dan isu terkait dengan mahar politik, sehingga membuat bingung masyarakat Indonesia. Kurtubi selaku Politisi Nasdem yang mendengar hal tersebut, langsung menanggapinya dengan serius. - Menurutnya, memang menyedihkan jika ada praktek maskawin untuk para Politisi yang ingin mencalonkan dirinya menjadi Gubernur, Bupati dan tentu jabatan yang lainnya. - "Memang menyedihkan praktek maskawin yang harus dibayar oleh Calon Kepala Daerah (Cakada) atau Calon Wakil Daerah (Cawakada) kepada pimpinan partai untuk memperoleh dukungan," ujar Kurtubi kepada Kabar3.com melalui pesan singkatnya, Jum’at (12/1/2018). - Selain itu, ia juga menambahkan bahwa meskipun yang didukung itu adalah Kader dari partainya sendiri tidak membolehkan maskawin ataupun mahar untuk menjadi calon pemimpin daerah. - "Saya ingin sampaikan kepada sahabat bahwa Partai Nasdem tidak membolehkan atau melarang pimpinan Partai menarik maskawin maupun mahar dari Cakada dan Cawakada yang meminta dukungan Nasdem," tambahnya. - Polri Minta Tokoh Agama dan Masyarakat Ikut Sejukkan Pilkada 2018Johnny G. Plate: Pilkada Lancar, Demokrasi Indonesia akan TerangkatInilah Harapan Seorang Roy Suryo di Tahun Politik - Dalam hal ini, dasar dikeluarkannya kebijakan maupun sikap politik Partai adalah ikhtiar untuk menghindari (Kepala Daerah) Kada atau (Wakil Kepala Daerah) Wakada terpilih melakukan korupsi guna mengembalikan mahar yang dibayar. - "Menanggapi maraknya praktek mahar ataupun maskawin dalam Pilkada 2018 ini, kiranya perlu diingatkan kembali pernyataan Surya Paloh selaku Ketum Partai Nasdem, bahwa sikap politik Partai Nasdem dalam rangka mengusung maupun mendukung Cakada dan Cawakada, Partai Nasdem tidak meminta maskawin dan mahar. Hal Ini adalah sikap politik partai yang secara konsisten dipegang sejak Nasdem ikut Pilkada," pungkasnya
18 1
Berdasarkan realita Rekam Jejak yang sebenarnya bahwa Presiden @jok@jokowi adalah tokoh #politik#politikus seorang yg jujur, amanah, bersih, peduli terhadap daerah tertinggal, taat beribadah, mampu memperbaiki NKRI dari keterpurukan dari semua sector, tidak pernah menyimpan kekayaannya di Negara lain untuk menghindari pajak, Adil dan bijaksana dan sangat bermanfaat bagi Bangsa dan Negara Indonesia. Untuk itu, kita sebagai warga Negara Indonesia sangat patut untuk berjuang secara ikhlas memenangkan @jokowi sebagai Presiden yang ke Dua kalinya.
11 0
- Keyakinan adalah modal utama dalam menjalani kehidupan, dengan memiliki keyakinan yang bisa dipertanggung jawabkan dengan baik melalui naluri dan akal sehat. Niscaya setiap manusia akan sampai pada kehidupan yang hakiki. Yakni kehidupan yang menjungjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan mengedepankan nilai-nilai kebaikan. Keyakinan yang tidak kuat hanya mampu menghantarkan manusia pada kehidupan yang dipenuhi dengan rasa kegelisahan. . . . . . Selengkapnya di www.penalutim.co.id #politik #politikus #politikindonesia #pilkadaserentak2018 #sadarpolitik #politikkesadaran #hakikatpolitik #kehidupanpolitik #Realitaspolitik #penalutim.co.id #penalutiminstitut #beritapenalutim #gambarpenalutim #beritaindonesia #beritapolitik #opinipolitik
5 0
Okay boleh quote ‘done semester 1’ 🌸 #donesem1 #politicalscience #politikus
328 4
Jakarta, Kabar3.com - Di hadapan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan para kader PDIP dari seluruh Indonesia, Presiden Joko Widodo menyerukan untuk bersama-sama terus melanjutkan perjuangan dan pengabdian bagi bangsa Indonesia. Saat ini, menurut Jokowi, perjuangan belum berakhir. Kita semua masih harus mengemban tugas sejarah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang terbebas dari kemiskinan dan menjadi bangsa pemenang, Demikian ajakan yang disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam acara peringatan HUT ke-45 PDIP di Jakarta Convention Centre, Jakarta Pusat, Rabu kemarin (10/1). - “Kita harus terus fokus bekerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan menurunkan angka kemiskinan. Kita tidak boleh berhenti bekerja untuk menghadirkan Pancasila,” ujarnya dalam pidato yang disampaikannya. - Dalam sambutannya itu, Kepala Negara menyatakan bahwa 45 tahun perjalanan PDIP telah mengukuhkan partai berlambang moncong banteng itu sebagai partai yang konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. PDIP juga selalu menjadi yang terdepan untuk memperkukuh kebinekaan dan memegang teguh ideologi bangsa. - “Perjalanan 45 tahun ini telah menorehkan catatan kebesaran PDI Perjuangan. Rintangan berat berhasil dilalui, semangat perjuangan tidak pernah padam, kekompakan tidak pernah pudar, kepemimpinan yang kuat tidak ada yang menyangsikan, dan gotong royong selalu memperkukuh partai,” tuturnya. - Presiden Joko Widodo juga memuji PDIP sebagai partai yang memiliki kader militan namun demokratis dan visioner tanpa melupakan sejarah bangsa. PDIP juga disebutnya sebagai pendukung penting visi dan pembangunan Indonesia-sentris dan pendukung pelaksanaan Nawacita di seluruh nusantara. - “Indonesia juga beruntung memiliki PDI Perjuangan yang merupakan gambaran kebinekaan Indonesia, yang ketunggalikaannya selalu memperkuat semangat persatuan Indonesia, yang selalu mendukung perjuangan melawan kemiskinan, keterbelakangan, dan ketimpangan,” ia menambahkan. -
20 2
Jakarta, Kabar3.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menilai Indonesia harus menyudahi kondisi politik yang diwarnai isu SARA. Hal ini disampaikannya usai menjadi keynote speaker dalam diskusi “Prospek Ekonomi dan Politik 2018”. - "Tidak bileh lagi ada phobia terhadap Islam ataupun terhadap agama lain. Kita ini negara Pancasila, tidak boleh ada phobia terhadap Islam, Kristen, Katolik, Budha atau agama lainnya. Kalau politik kita berubah jadi politik SARA, bangsa ini bisa pecah," kata Rizal usai acara di wilayah Kemang, Jakarta, ditulis Kamis (11/1/2018). - Menurutnya, hal SARA tidak perlu di goreng karena menimbulkan banyak persoalaan tambahan yang cukup banyak, terlebih negeri ini sudah cukup banyak masalah. - "Kita go, masalah rakyat kita kan banyak. Yang miskin, banyak yang nggak ada kerjaan. Kalau rakyat kita sejahtera, kita nggak akan konflik," tuturnya. - Berkaitan dengan ekonomi, dia menyatakan Pemerintahan Jokowi harus melakukan pembenahan, terlebih permasalahan yang ada pada golongan menengah kebawah. - Rizal juga meminta pemerintah memperbaiki mekanisme kredit. Kredit disarankan diberikan kepada lembaga yang track recordnya baik dan memiliki jangkauan jauh ke dalam masyarakat pedalaman. - "Masalah ada di golongan menengah ke bawah, kalau kebijakan ekonominya model begini ya itu super konservatif atau pengetatan, maka ekonomi akan terus stuck. Kita harus tumbuh di atas enam persen," tegasnya. - Dirinya juga mengungkapkan cara-cara untuk meninggalkan model konservatif tersebut. Alhasil, ekonomi Indonesia tumbuh kembali. - "Tapi harus tinggalkan model konservatif ini. Ada caranya seperti saya katakan pompa ekonomi tapi bukan pakai anggaran, namun pakai evaluasi aset, pakai security aset, pakai BOT, BOO. Sehingga, harga pangan murah dan rakyat punya daya beli serta ekonomi tumbuh kembali," tambahnya sekaligus mengakhiri.
17 1
Jakarta, Kabar3.com - Pengamat Politik Kedai Kopi Hendri Satrio menilai, Kabinet Kerja akan tercoreng jika para Menterinya banyak yang dipanggil oleh lembaga penegak hukum. - Untuk diketahui, Menteri Hukum dan Ham Yassona Laoly kemarin dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi saksi atas tersangka skandal korupsi KTP Elektronik, Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo. - "Bersihkan Menteri di Kabinet Kerja yang 'belepotan' dengan kasus hukum," ujar Hendri dalam keterangannya, Kamis (11/1/2018). - Hendri mengatakan, bahwa Presiden Joko Widodo harus dapat bersikap tegas terhadap Menterinya yang tidak fokus kerja dan kerap terlibat dalam sebuah kasus, terlebih kasus korupsi. - Hendri mengungkapkan hal tersebut lantaran sisa Kepemimpinan kabinet Jokowi tinggal menyisakan dua tahun lagi. Kabinet kerja harus terbebas dari persepsi negatif. - Jika semakin banyak Menteri yang dipanggil oleh KPK, walaupun itu baru berstatus sebagai saksi, tentu Hendri menilai, secara otomatis akan mencoreng citra bersih Presiden Jokowi. - "Sekarang ini orang tidak kapok-kapok dengan kasus korupsi. Maka Jokowi harus tegas. Kalau tidak, akan tercoreng namanya," imbuh dia. - Apalagi, kata Hendri,  jika menteri tersebut sampai menyandang status tersangka di KPK. - Jika demikian, Presiden Jokowi harus bertindak tegas terhadap para pembantunya yang terseret kasus korupsi. - "Sebaiknya Jokowi memecat, kalau tidak maka namanya akan jelek. Apalagi kalau sudah tersangka, langsung pecat saja, tidak perlu menunggu vonis," tegasnya. - Jika tidak bertindak tegas, maka Presiden Jokowi akan langsung dilabeli melindungi koruptor di kabinet pemerintahannya. - Tentu hal tersebut akan mempunyai konsekuensi berdampaknya pada elektabilitas Jokowi di Pilpres 2019 nanti. - "Itu menunjukkan presidennya bersih. Kalau tidak pecat, maka Jokowi dianggap melindungi koruptor. Karena ini menyangkut citra, kalau tidak tegas maka bisa jadi Jokowi tidak terpilih pada 2019," tegasnya.
11 1
Despite the constant negative press...khofifah? #covfefe #candidates #pemilu #indonesia #politikus #wow #ayylmao #clubjoe
7 0
Jakarta, Kabar3.com - Roy Suryo selaku Anggota Komisi I DPR RI, berniscaya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang baru saja dibentuk dapat menjadi sebuah lembaga yang mensinergikan beberapa fungsi teknis pada beberapa departemen negara. - Politisi fraksi Partai Demokrat tersebut mengatakan, bahwasanya sejak era kepemimpinan Presiden Gus Dur, Indonesia sendiri telah memiliki Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI). - “Itu baru tim koordinasi, sekarang dengan adanya BSSN untuk merajut atau mensinergikan beberapa fungsi teknis yang ada di beberapa departemen misalnya di Menko Polhukam, Kemenkominfo dan lain-lain,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/1/2018). - Dirinya juga meminta agar BSSN dapat segera menyelesaikan struktur organisasi badan negara tersebut agar dapat segera menyampaikan kebutuhan anggaran ke Komisi I DPR RI. - “Saya harapkan Pak Joko Setiadi sebagai kepala BSSN itu dengan cepat bisa merapihkan organisasi, karena kita tahu sampai hari ini organisasinya blm ada. Ya baru ketuanya saja, dan nanti ada empat deputi disana, itu dirapikan dulu. Baru nanti dari Komisi I kemudian bisa meneruskan apa yang kami bahas dulu, yaitu tentang anggaran dari BSSN,” tuturnya. - Namun, Roy Suryo berharap agar nantinya BSSN tidak dijadikan sebagai badan pelindung presiden dari serangan siber rakyatnya sendiri melainkan untuk melindungi negara dari ancaman siber manca negara. - “Tapi yang kita harapkan, BSSN ini melindungi negara dari serangan siber manca negara atau asing. Bukan justru melindungi penguasa negara atau pemimpin negara dari rakyatnya, jadi yang paling penting di situ,” tegas Roy Suryo. - Apalagi, ia melanjutkan, tahun ini sudah memasuki tahun politik dan mendekati Pemilu Presiden 2019. BSSN rawan dimanfaatkan menjelang Pemilu Presiden 2019 sebagai ‘tameng’ politik dalam dunia siber nantinya.
29 2
Jakarta, Kabar3.com - Heboh, baru-baru ini kita mendengar kabar bahwasanya Skytrain mengalami mogok. Hal ini terjadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari Minggu kemarin (7/1/2018). Pasalnya, Skytrain tersebut sempat terhenti lantaran gangguan listrik. - Mendengar kabar tersebut, Novita Wijayanti selaku Anggota Komisi V DPR RI yang membidangi masalah infrastruktur dan perhubungan ini meminta kepada pihak Angkasa Pura dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk serius dalam menyediakan moda transportasi. - Nizar Zahro: Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 Banyak Merugikan!Skytrain Mogok, Nizar Zahro: Ini Namanya Bukan Solusi!Firmandez: Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Harus Segera Disahkan! - "Saya rasa itu harus di cek kembali Skytrain di Bandara ya. Khususnya Angkasa Pura II sebagai pengelola angkutan massal Bandara. Kok bisa sampai terjadi begitu, padahal kan baru beberapa hari beroperasi,” paparnya, Rabu (10/1/2018). - Sebagai informasi, fasilitas Skytrain baru beroperasi sejak tanggal 26 Desember 2017 lalu. Skytrain berfungsi mengantar penumpang dari satu terminal ke terminal lain di Bandara
18 1
Jakarta, Kabar3.com - Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merupakan bakal Calon Gubernur Jawa Tengah, Ida Fauziah menemui Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (9/1/2018) malam. - Kedatangan Ida tersebut untuk membahas hal-hal terkait pencalonannya di Pilkada Jateng 2018 mendampingi Sudirman Said. - “Saya ditugasi partai maju di Pilkada Jateng,” ujar Ida di kediaman Prabowo. - Sebelumnya, PKB mendeklarasikan dukungannya kepada Sudirman Said untuk maju sebagai Calon Gubernur Jateng. Sudirman Said memilih Ida Fauziah untuk mendampinginya sebagai Calon Wakil Gubernur. - Prabowo dalam kesempatan tersebut menyatakan dirinya merasakan energi yang sangat positif, atas duet Sudirman dengan Ida. Prabowo meyakini keputusan yang diambil Sudirman adalah yang terbaik. - Daftarkan Edy Ijeck, Tengku Erry NegarawanPPP Bujuk Gatot Nurmantyo untuk Maju di Pilgub JatengInilah Syarat Menjadi Wakil Cagub Sudirman Said - “Kita berterima kasih, kita ucapkan selamat berjuang. Kita bersyukur ada anak bangsa yang mau mengabdi kepada rakyat,” jelas Prabowo. - Sebelum menunjuk Ida, Sudirman sebelumnya telah menerima dukungan dari Gerindra, PKS dan PAN. Dengan adanya Ida maka pasangan tersebut akan memeroleh tambahan dukungan PKB.
17 1
Jakarta, Kabar3.com - Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto, mengingatkan bahwa pada setiap rezim kepemimpinan, pasti mempunyai cara berbeda dalam menentukan sebuah kebijakan. - Hal ini disampaikannya terkait kekhawatiran naiknya bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Indonesia, menyusul harga minyak dunia sudah menyentuh angka 63,40 dollar AS per barel. Kenaikan ini diprediksi masih akan terjadi pada kuartal selanjutnya. - "Ya memang di zaman rezim Pak SBY, beliau memberikan subsidikepada BBM. Namun rezim Pak Jokowi saat ini kan lebih kepada pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Masing-masing Presiden punya kebijakannya masing-masing," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/1/2018). - Untuk itu ia meminta kepada segenap masyarakat dan tentunya DPR RI, yang memiliki peran pengawasan agar terus memantau segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini diperlukan agar segala kebijakan menjadi tepat sasaran. - Politisi Partai Demokrat itu menerangkan, bahwa harga minyak dunia saat ini sedang melambung. Diketahui harga minyak pada perdagangan hari ini sudah menyentuh level tertinggi sejak 2014. Hal tersebut tentunya berimplikasi dengan kenaikan minyak di dalam negeri. - "Tentunya itu sesuatu hal yang harus menjadi pertimbangan karena saat ini kan BBM kita tak disubsidi. Tentu subsidinya bisa dalam bentuk lain, dalam hal ini seperti memberikan harga yang sama di beberapa tempat," tutup Agus.
17 1
Dari pantuan yang dilakukan oleh tim kabar3.com melalui situ Reuters.com harga minyak mentah dunia mencapai level tertinggi sejak tahun 2014 pada perdagangan Rabu (10/1/2018), karena pemotongan produksi yang dipimpin oleh OPEC terus menunjukan kenaikan yang cukup signifikan. - Dalam hal ini, telah tercatat harga minyak mentah dunia beradi di level USD63,40 pada hari ini. - Namun Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan memilik pandangan sendiri, mengenai harga minyak mentah dunia melambung namun, harga BBM di tanah air masih tetap stabil. - "Kadang kadang faktor kepentingan politik dimainkan atau karena faktor cuaca juga bisa dimainkan. Sehinga ini tentunya apakah itu real market price atau itu sebagai cover makret saja, tentunya ini menjadi salah satu hal yang harus disikapi pemerintah kita tidak boleh tergantung kepada acuan semata harga minyak dunia."ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI. (10/01/18). - Selain itu, ia juga menambahkan harga BBM yang sekarang ini, merupakan full sepenuhnya bukan nilai market yang formal, artinya kadang itu sebagi salah satu bentuk nilai sifatnya, hal itu juga bisa sebagai nilai kompromi, jadi harga minyak itu, yang sekarang ini belum menunjukan nilai market yang sesunguhnya. - Menteri KKP dan Menko Kemaritiman berdebat, DPR RI : Jangan Sampai Ada KegaduhanWakil Ketua DPR RI: Kita Masih Tunggu Rekomendasi GolkarHak Veto PBB Sangat Tidak Sesuai dengan Prinsip Kemanusiaan - Dalam hal ini, jika tidak melakukan reversifikasi energi terbarukan tentunya akan sangat mempengaruhi dan tergantung denganpostur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini yg hrus dicermati oleh negara. - "Kaitan dengan tarif subsidi dengan kaitan BBM nya tentu itu hanya hal secara pertimbangan politik dan tentunya pasti melibatkan para stekholder, kita tidak bisa sendirian menetapkan itu, tetapi juga harus mendengarkan masukan dari masyarakat steakholder dan yang lainnya karena sekali lagi ini sangat menentukan postur APBN kita."tutup Waketum PAN ini.
21 2
Jakarta, Kabar3.com - Anggota Komisi I DPR RI Elnino H Mohi mengingatkan, didirikannya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan tujuan untuk melindungi kepentingan segenap bangsa dan negara, bukan melindungi kepentingan penguasa. - "Kita berharap BSSN tidak menjadi sekadar pelindung penguasa dari kritik anak bangsanya sendiri," tandas Politikus Gerindra itu saat dihubungi, Rabu (10/01/2018). - Lebih lanjut, Elnino pun mempertanyakan status BSSN saat ini yang kedudukannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. - "Di ide awalnya di Komisi I untuk mendirikan BSSN, tidak ada yang berfikir bahwa lembaga baru ini setara kementerian. Apalagi janji kampanye Pilpres adalah struktur yang ramping serta bukan bagi-bagi kursi," sindirnya. - BSSN Jangan Hanya Urusi Hoax dan Konten NegatifAPJII Siap Berikan Kontribusi untuk BSSNKiprah Perjalanan Djoko Setiadi Hingga Memimpin BSSN - Diungkapkannya, BSSN itu di awalnya dibayangkan seperti sebuah Komisi siber (setara KPI, KIP, Komnas HAM, dan komisi negara lainnya) yang bukan di bawah presiden. - "Lembaga siber ada baiknya benar-benar independen dan bertugas mempertahankan Republik ini di dunia internet, terutama dari serangan siber bangsa lain atau dari hal-hal yang merusak pikiran bangsa ini (semacam pornografi, dan lain-lain)," pungkasnya.
11 1
[[Arti Kata Politik]] Seorang murid sekolah dasar mendapat pekerjaan rumah dari gurunya untuk menjelaskan arti kata POLITIK. Karena belum memahaminya, ia kemudian bertanya pada ayahnya. Sang Ayah yang menginginkan si anak dapat berpikir secara kreatif kemudian memberikan penjelasan, "Baiklah nak, ayah akan mencoba menjelaskan denga perumpamaan, misalkan Ayahmu adalah orang yang bekerja untuk menghidupi keluarga, jadi kita sebut ayah adalah investor. Ibumu adalah pengatur keuangan, jadi kita menyebutnya pemerintah. Kami disini memperhatikan kebutuhan-kebutuhanmu, jadi kita menyebut engkau rakyat. Pembantu, kita masukkan dia ke dalam kelas pekerja, dan adikmu yang masih balita, kita menyebutnya masa depan. Sekarang pikirkan hal itu dan lihat apakah penjelasan ayah ini bisa kau pahami?" Si anak kemudian pergi ke tempat tidur sambil memikirkan apa yang dikatakan ayahnya. Pada tengah malam, anak itu terbangun karena mendengar adik bayinya menangis. Ia melihat adik bayinya mengompol. Lalu ia menuju kamar tidur orang tuanya dan mendapatkan ibunya sedang tidur nyenyak. Karena tidak ingin membangunkan ibunya, maka ia pergi ke kamar pembantu. Karena pintu terkunci, maka ia kemudian mengintip melalui lubang kunci dan melihat ayahnya berada di tempat tidur bersama pembantunya. Akhirnya ia menyerah dan kembali ke tempat tidur, sambil berkata dalam hati bahwa ia sudah mengerti arti POLITIK. Pagi harinya, sebelum berangkat ke sekolah ia mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya dan menulis pada buku tugasnya: ✓" #Politik adalah hal dimana para Investor meniduri kelas Pekerja, sedangkan #Pemerintah tertidur lelap, #Rakyat diabaikan dan #MasaDepan berada dalam kondisi yang #menyedihkan." (*&$#^%(**) #politik #politikus #ind#indonesia #kerja #kerjakeras #indo
27 5
Jakarta, Kabar3.com - Rencana pemberlakuan kenaikan cukai rokok 2018 jadi 10,04 persen membuat Bambang Haryo Soekartono, Anggota Komisi VI DPR RI memperingatkan pemerintah akan efek yang akan terjadi terkait pertumbuhan perekonomian negara. - Bambang mengatakan, hal ini tentu akan membebani masyarakat konsumen rokok tentunya. Sebab di Indonesia, konsumen rokok ada sekitar 70 persen dari total penduduk Indonesia. - “Jika penduduk Indonesia mencapai 250 juta, maka ada sekitar 180 juta konsumen rokok (perokok) yang akan terbebani. Selain itu, maka daya beli akan menurun kendati masih ada pembeli rokok namun terkesan dipaksa. Sebab prinsip mereka akan memilih mending tidak bisa makan dari pada merokok,” tandas Bambang. - Bambang menegaskan, kebijakan ini jelas berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahkan, akan menggerus UMKM terutama penjual rokok yang kira-kira ada sekitar 10 persen dari 65 juta UMKM di Indonesia. - “UMKM jenis ini bakal mati berguguran. Padahal UMKM tersebut mendongkrak peningkatan ekonomi dan memberikan lapangan kerja. Jelas ini akan menurunkan industri kita, yang awalnya ada 5.000 industri, maka bisa turun jadi 600 industri akibat kenaikan cukai rokok ini,” ungkap Bambang. - Padahal, lanjut Bambang, selain cukai yang nilainya hampir 70 persen dari harga jual rokok per batang itu membebani konsumen rokok, di sisi produsen rokok pun terbebani pajak lainnya. Diantara pajak yang ditanggung produsen rokok terdiri dari cukai, PPn, dan pajak rokok. - “Segmen ini tak boleh hancur, sebab devisa kita yang berjumlah Rp 150 triliun nantinya tergerus, banyak pengangguran bermunculan, petani tembakau mati, pekerja pelinting mati, dan belum lainnya,” tegasnya. - Rokok merupakan penyumbang pajak terbesar kedua setelah migas. Bahkan, rokok menyumbang sekitar 7-8 persen dari total devisa negara. Dan 2 persen dari pajak rokok tersebut didistribusikan untuk daerah. - Terkait aturan PP 109 tahun 2012, menurut Bambang area larangan merokok di sekolahan dan tempat ibadah itu masih bisa diterima.
15 1
Jakarta, Kabar3.com - Telah ditetapkannya Pajak Pertambahan Nilai oleh Pemerintah Arab Saudi sebesar 5 persen untuk ibadah haji dan umroh. - Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong ikut angkat bicara mengenai adanya hal ini. Ali mengatakan, penetapan dan pemberlakuan PPn 5 persen ini diberlakukan pada setiap jamaah haji dari seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. - "Diberlakukan secara sepihak oleh Arab Saudi. Sampai sekarang kita belum menemukan rumusan untuk supaya bagaimana cara membatalkan. Karena satu sisi pelaksanaan ibadah haji (adalah) terkait dengan ibadah, bukan usaha bisnis," ungkapnya ketika ditemui usai rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (1/9/2018). - Selain itu ia juga menyatakan, dalam pelaksanaannya melibatkan proses penunjang bisnis di luar proses haji. Sangat disayangkan Pemerintah Arab Saudi secara sepihak tanpa konsultasi atau meminta saran dari negara OKI, sebagai negara dengan penyumbang jamaah terbanyak tiap tahunnya. - Untuk itu, jangan sampai muncul wacana yang menyebut bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umroh itu dijadikan sebagai ajang bisnis. - "Saya sudah menyampaikan pandangannya untuk segera pemerintah dari Kementerian Agama dan duta besar kita, maka diperlukan adanya usulan pembatalan sekaligus membicarakan di tingkat OKI, agar ada solusi," tutup Ali.
6 1
Jakarta, Kabar3.com - Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali optimistis Pilkada 2018 akan berjalan aman, karena penegak hukum sudah mengantisipasi kemungkinan adanya konflik di Pilkada serentak 2018. - “Memang kalau dilihat dari indeks kerawanan potensi konfliknya sih memang besar, tapi saya meyakini bahwa penyelenggara dan aparat penegak keamanan sudah siap,” ujar Zainudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/1/2017). - Dirinya juga meyakini masyarakat sudah siap megantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi dalam perhelatan politik yang akan segera diselenggarakan tersebut. Zainudin berharap, pengalaman Pilkada DKI pada 2017 lalu tidak berlanjut pada pilkada di 171 daerah pada tahun ini. - “Kita melihat pengalaman ketika Pilkada DKI Jakarta yang lalu begitu menguras banyak energi dan perhatian kita ke situ, maka itu tidak diharapkan terulang di daerah-daerah lain khususnya di pulau Jawa ya,” tegasnya. - Menurut Zainudin, apa yang disampaikan KPU bahwa potensi konflik di Pilkada serentak 2018 lebih besar dari pelaksanaan sebelumnya, merupakan bentuk antisipasi KPU dan aparat penegak hukum. - “Kalau terjadi konflik dan kemudian berkepanjangan maka itu akan berakibat pada pelaksanaan Pileg dan Pilpres,” ungkapnya. - Seperti diketahui, Pilkada serentak dilaksanakan pada Juni 2018 mendatang. Sedangkan pelaksanaan Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden serentak dilakukan pada April 2019. Kekhawatiran KPU dinilai wajar sekaligus menjadi imbauan kepada seluruh komponen bangsa untuk menjaga agar Pilkada 2018 bisa berlangsung baik, aman dan tentram. - “Walaupun pasti ada ekses-eksesnya tapi tidak terlalu signifikan yang akan mengganggu persiapan Pileg dan Pilpres 2019,” tandasnya.
16 1
Jakarta, Kabar3.com - Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017 - 2018 resmi dibuka pada hari ini. DPR RI mengadakan Sidang Paripurna pertamanya di tahun 2018, setelah berakhirnya masa reses. Dalam Pembukaan Rapat Paripurna DPR RI kali ini, dipimpin oleh Fadli Zon selaku Wakil Ketua DPR RI yang sekaligus menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) DPR RI. - Selain itu, pada Rapat Paripurna DPR RI yang dilaksanakan pagi tadi, DPR akan melanjutkan pembahasan terhadap 21 RUU Prioritas 2018 dan 3 RUU Kumulatif terbuka yang diharapkan dapat terselesaikan pada masa sidang ini. - Antara lain RUU yang diselesikan pada masa sidang ini adalah RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU tentang Penerimaan Negara Buka Pajak, RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU tentang Perubahan atas UU nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantarasn Tindak Pidana Terorisme, RUU Wawasan Nusantara. - Lalu, RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan, RUU tentang Kewirausahaan Nasional, RUU tentang Ekonomi Kreatif, RUU tentang Pertahannan, RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan tumbuhan, RUU tentang Perkoperasian, RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan Umrah, RUU tentang Jabatan Hakim, RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Serta membahas RUU tentang Pertembakauan. - "Hasil Kunjungan Kerja (Kunker) dapat ditindaklanjuti melalui berbagai kegiatan DPR, seperti Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan kegiatan lainnya dalam masa persidangan ini,” papar Politisi Gerindra, Selasa (9/1/2018). - Beliau juga berharap agar peryataaan DPR RI tentang pengakuan sepihak Amerika Serikat atas Kota Yerusalem sebagai Ibukota Israel ditindaklanjuti. - “Saya harap pernyataan DPR RI mengenai pengakuan sepihak Amerika atas Yerusalem sebagai Ibukota Israel telah disampaikan pada perlemen dunia internasional seperti IPU, APA, APPF, AIPA, PUIC,” tandasnya.
15 1
Jakarta, Kabar3.com - Ali Taher Parasong selaku Ketua Komisi VIII DPR RI, turut memberikan tanggapannya terkait dengan video porno anak dibawah umur dan wanita dewasa yang kini tengah menjadi viral dikalangan masyarakat. - "Pedofil ini kan sekarang bisa masuk dari mana saja. Keterangan yang muncul itu bisa masuk dari Manado, Jakarta, Batam kemudian Bali. Nah, ternyata Indonesia dianggap pangsa yang luar biasa, karena dianggap ada kelonggaran-kelonggaran dalam penerapan hukumnya," ujarnya saat ditemui oleh awak media, Selasa (9/1/2018). - Selain itu, dirinya juga menilai bahwa saat ini meningkatnya perlakuaan buruk terhadap anak Indonesia yakni salah satunya kejahatan seksual, termasuk Pedofilia ini. - Oleh karena itu, perlunya penegakan hukum disamping pengawasan yang terus menerus oleh Pemerintah. Masuknya Warga Negara Asing (WNA) juga perlu pengamatan sekaligus mengikuti perkembangan di Indonesia serta melihat latar belakang mengapa bisa sampai masuk Indonesia. - Dirinya juga berpesan kepada para orang tua anak dan sekolah, agar turut andil berperan dalam memperkecil ruang gerak para pelaku Pedofilia. Kasus ini bisa dikenakan UU nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Maka, kami berharap penegak hukum bisa menghukum seberat beratnya para pelaku tersebut. - Pada kasus ini, Pedofilia merupakan penyakit pada umumnya, dan penyakit ini bisa akan terjadi terus menerus terjadi dan menular bila tidak diatasi. Ia juga berpandangan bahawa pelaku harus dikembalikan lagi ke negara asalnya, kemudian Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah pembinaan. - "Kami berharap Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak bersama imigrasi segera mengambil langkah-langkah, agar pintu masuk ini diperketat dari sisi pertama yaitu aspek imigrasinya. Kedua, aspek personilnya yakni latar belakangnya kenapa di Indonesia,” pungkasnya.
13 1
Jakarta, Kabar3.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo menegaskan, bahwa pergantian pimpinan DPR dengan revisi UU MD3 adalah sebuah mekanisme yang berbeda. - "Apakah nama pengganti Setya Novanto mau diajukan sebelum MD3 selesai, atau akan diajukan nanti setelah MD3 selesai, itu semua bergantung kepada Partai Golkar," ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/1/2018). - Dirinya menambahkan, bahwa saat ini MD3 posisinya tinggal menunggu keputusan daripada Pemerintah. - "Waktu DPR menyusun revisi UU MD3 ini kan telah disepakati untuk menambah satu wakil pimpinan DPR, itu dari partai pemenang pemilu suara terbanyak," jelas Firman. - Politisi Partai Golkar ini juga berharap agar revisi UU MD3 dapat bisa selesai secepatnya, karena hal ini sudah menjadi kesepakatan seluruh fraksi di DPR. - "Kalau kita punya kemauan dan iktikad baik untuk menyelesaikan, ya harus selesai. Ini kan sudah jadi kesepakatan bersama, sudah diputuskan melalui rapat paripurna DPR, jadi sebetulnya tidak ada lagi yang dipersulit," pungkasnya. - Sementara itu untuk pergantian posisi Ketua DPR, yang menjadi hak dari Partai Golkar, hingga detik ini partai berlambang pohon beringin itu belum juga memberikan nama untuk menggantikan posisi Setya Novanto.
10 1
Jakarta, Kabar3.com - Sodik Mudjahid yang merupakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, mengaku miris dengan beredarnya video dewasa yang melibatkan dua anak dibawah umur baru-baru ini. Dirinya pun menghimbau agar masyarakat semakin waspada dan sadar bahwa kondisi seks bebas di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. - "Masyarakat harus semakin waspada dan sadar bahwa kondisi seks bebas di Indonesia sudah semakin binal, semakin liar dan semakin brutal," paparnya, Selasa (9/1/2018). - Menurutnya, peran orang tua harus semakin intens dalam membina dan mengawasi anak-anaknya. Tak cukup sampai situ, peran sekolah, ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama dan semua elemen masyarakat juga harus sadar terkait persoalan-persoalan ini. - "Ini dilakukan karena banyak hal terjadi diluar apa yang orang tua bayangkan. Masyarakat harus lebih sadar dan waspada terhadap gradasi moral masyarakat Indonesia dan melakukan tindakan-tindakan preventif," pungkasnya.
7 1
Jakarta, Kabar3.com - Wakil Ketua Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Eddy Kusuma Wijaya menyatakan jika tak ada arang melintang, Pansus Angket KPK sudah dapat memberikan rekomendasi terkait temuannya pada tanggal 2 Februari 2018. - Eddy juga menambahkan bahwa data-data yang telah didapatkan oleh Pansus KPK selama bekerja, hanya tinggal dilengkapi saja, lalu kemudian segera direkomendasikan dalam paripurna. - "Sebenarnya kita tinggal sedikit lagi data temuan kita selama ini. Dan bila tidak mundur, 2 Februari nanti hasil temuan kita mudah-mudahan sudah bisa direkomendasikan dalam paripurna," ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/1/2018). - Selain itu mengenai wacana Golkar yang akan menarik diri dari Pansus, Eddy mengatakan hingga saat ini wacana tersebut belumlah berwujud. - "Saya belum mendengar ada wacana Golkar akan menarik anggotanya dari Pansus. Dan sebetulnya tidak ada istilah bisa ditarik sesuai peraturan. Karena Pansus ini sudah keputusan sidang pleno," jelasnya. - Politisi PDI-P ini menegaskan, bahwa hingga saat ini kegiatan dari Pansus KPK tetaplah berjalan, dan tetap dengan tujuan yang sama, yaitu memperbaiki dan menguatkan lembaga anti-rasuah tersebut.
6 1
Namanya juga #PoliTikus
13 1
Politik Merakyat #politik #politikus
16 0
Keadilan di bangsaku hanya pengantar tidur paling bohong yang di ceritakan nenekku Kesejahteraan negriku adalah bahan orasi dan janji partai per partai yang melegenda namun tak pernah ada bukti kebenarannya Semakin majunya teknologi bukan malah memperbaiki sumber daya manusianya Banyak penyebar hoax dan kebencian merajalela Menghina yang tak sepaham , menyerang yang dianggap ancaman bagi ideologi mereka Anak muda di hasut menjadi untuk tenar dan bertindak bodoh dengan di dasari kata (hits)/"hits ndasmu" Kaum-kaum perlawanan dianggap kurang kerjaan Sedangkan apa kabar mereka yang menghujat dan pamer kebodohan #marjinal #protes #suararakyat #perlawanan #asoy #indonesia #nusantara #punk #jalanan #politikus #tikuskantor
21 2
Jakarta, Kabar3.com - Pernyataan kontroversial Kepala BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) tentang “hoax yang membangun” dan  kewenangan penangkapan, yang dilontarkan pada hari pelantikannya, 3 Januari 2018, mendapat tanggapan dari Plt. Ketua DPR RI Fadli Zon. - Menurutnya, apapun motifnya, pernyataan semacam itu sangat berbahaya karena sebagai lembaga baru, tugas dan fungsi BSSN punya potensi untuk ditarik-ulur sesuai kepentingan kekuasaan, tak lagi sesuai dengan ketentuan undang-undang. - “Keberadaan BSSN ini telah dirancang sejak 2015. Dan desain awalnya bukanlah untuk mengurusi hoax atau konten negatif di internet, tapi membangun ekosistem keamanan siber nasional. Jadi, kalau tiba-tiba Kepala BSSN ngomong seolah tugas BSSN adalah untuk menangkal hoax, itu harus segera diluruskan. Untuk mengatasi hoax,hate speech, atau konten negatif internet, sudah ada lembaga yang menangani hal itu, mulai dari Direktorat Cyber Crime di Bareskrim Polri, Kominfo, hingga Dewan Pers,” kata Fadli di Jakarta, Senin (8/1/2017). - Lanjutnya, Tugas BSSN merupakan layaknya tugas Kementerian Pertahanan di dunia maya. BSSN, misalnya, harus bisa mengantisipasi serta mengatasi serangan ransomware sepertiWannacry yang sempat bikin heboh tahun 2017 lalu. - “Jangan sampai ransomware semacam itu mengancam atau bahkan merusak infrastruktur siber strategis yang kita miliki, seperti jaringan siber perbankan, bandara, rumah sakit, atau sejenisnya. Jadi, itulah wilayah tugas BSSN, yaitu membangun ekosistem keamanan dunia siber, dan bukannya ngurusi hoax dan sejenisnya,” Tegas Plt Ketua DPR itu. - Dewasa ini, pengguna internet di Indonesia mencapai 132 juta orang. Hampir semua transaksi perbankan, pajak, listrik, serta transaksi komersial lainnya, kini dilakukan via internet. Terlebih, kini pemerintah dan Bank Indonesia  sedang mengkampanyekan Gerakan Non Tunai dalam berbagai transaksi yang membutuhkan pengamanan siber. - “Namun, dengan desain yang sekarang, sesudah Perpres-nya diubah menjadi langsung berada di bawah Presiden, tugas BSSN rentan tumpang tindih karena merasa berkuasa. Pernyataan Kepala BSSN mengenai perlunya kewenangan penangkapan dan penindakan menunjukkan tendensi itu.” Sesalnya. -
9 2
Jakarta, Kabar3.com - Rahmad Handoyo selaku Anggota Komisi IV DPR RI mendorong penguatan  terhadap Bulog (badan urusan logistik) sebagai salah satu badan yang menstabilkan harga bahan pangan di pasaran, sekaligus menjadi tumpuan para petani untuk menyerap hasil panennya ketika harga di pasaran jatuh. - “Banyak variable yang ikut mempengaruhi terjadinya kenaikan harga bahan pangan seperti beras di pasaran. Diantaranya kondisi hasil panen yang kurang bagus saat musim panen tiba, bisa juga akibat adanya permainan pasar oleh pihak swasta,” ujar Rahmad. - Sejatinya, Menurut Rahmad, tugas Bulog lah yang menstabilkan harga bahan pangan di pasaran, sekaligus melakukan penyerapan hasil panen petani. Artinya ketika hasil panen petani berlebih, Bulog lah yang akan menyerap hasil panen tersebut dengan HPP (harga pembelian pemerintah) tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah. Namun ketika hasil panen petani berkurang (Paceklik), Bulog jugalah yang akan mendistribusikan beras ke pasaran sehingga stock beras di pasaran tidak kurang, dan masyarakat pun tetap dapat membeli beras dengan harga yang tidak terlalu tinggi, ungkapnya dalam keterangan kepada Kabar3.com - “Sayangnya semua itu belum bisa dilakukan oleh Bulog secara maksimal. Dengan batasan HPP yang ditetapkan pemerintah, ketika hasil panen petani melimpah, Bulog tidak bisa menyerap hasil petani secara maksimal. HPP Beras Bulog ke petani lebih rendah dibanding harga pembelian yang ditawarkan pihak swasta kepada petani. Sudah pasti Petani akan lebih memilih menjual berasnya ke pihak swasta yang harga belinya lebih tinggi dibanding menjualnya ke Bulog,” ungkap politisi dari Fraksi Partai PDI Perjuangan ini. - Akibatnya, ketika musim paceklik dimana beras di pasaran berkurang, Bulog tidak memiliki stock beras yang banyak untuk didistribusikan ke pasaran. Pada akhirnya, harga beras di pasaran juga melambung tinggi. Di awal tahun 2018 ini saja, menurut Rahmad, Bulog hanya memiliki stock beras 1 juta ton. Diharapkan pada bulan Maret mendatang stock beras Bulog akan bertambah. - “Diibaratkan, Bulog sebagai pemadam kebakaran, namun tidak diberikan “air” untuk menyiramnya,” tambahnya. -
10 2
Jakarta, Kabar3.com - Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo meminta agar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang baru ditetapkan Presiden Jokowi untuk bekerja cepat mereduksi dan meminimalisir ancaman siber. - Sebab,Menurut Bamsoet, sudah menjadi kewajiban negara melindungi masyarakat yang saat ini sangat mengandalkan jaringan internet dalam menjalankan ragam aktifitasnya. - “Pelantikan Djoko Setiadi sebagai Kepala BSSN pada 3 Januari 2018 lalu menyegarkan ingatan akan ancaman siber. Negara dan masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan akan serangan oleh hackers yang bisa terjadi setiap saat,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi Kabar3.com, Senin (8/1). - Ia mengatakan bahwa ancaman siber saat jni sangat begitu nyata, mau tidak mau BSSN harus bekerja cepat. Sebab, BSSN otomatis telah menyandang status sebagai panglima untuk menangkal serangan siber. - “Karena itu, BSSN perlu berkoordinasi dengan semua kementerian dan lembaga negara (K/L). Seperti diketahui, hampir semua K/L telah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dan membangun prasarana keamanan siber. Jangan juga lupa bahwa pemerintah mulai menerapkan e-government, serta dimulainya program GNT (Gerakan Non-Tunai),” ucap Politisi Golkar ini. - “Perubahan-perubahan seperti itu sudah barang tentu mengharuskan dilakukannya penguatan pengamanan siber pada semua infrastruktur pendukung,” papar dia. - Lebih lanjut, Ia menyarankan agar mendapat gambaran yang lebih komperhensif tentang ancaman siber hari ini maupun tahun mendatang, BSSN patut menjaring pendapat dan pandangan umum, terutama dari kalangan swasta dibidang teknologi informasi. - “Melalui koordinasi dan dengar pendapat itu, BSSN bisa mengidentifikasi ancaman era terkini plus analisis risiko. Tidak hanya itu, BSSN pun akan sangat terbantuk ketika melakukan identifikasi terhadap infrastruktur teknologi informasi apa saja yang dinilai strategis untuk mendapatkan prioritas pengamanan,” pungkas Calon Kuat Ketua DPR RI ini.
7 1
Jakarta, Kabar3.com - Plt. Ketua DPR RI Fadli Zon menilai tugas dan kewenangan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) tidak jelas. Hal tersebut diungkapkannya dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (08/1/2018). - “Mengacu kepada praktik di negara-negara lain, keamanan siber itu sebenarnya terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu ancaman siber (cyber threat), kejahatan siber (cyber crime), dan perang siber (cyber conflict). Sesuai undang-undang, penanganan kejahatan siber (cyber crime) di Indonesia merupakan menjadi tanggung jawab Polri, termasuk didalamnya ‘cyber terrorism’. Sedangkan, untuk perang siber (cyber conflict), hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan institusi TNI,” ungkap Fadli. - BSSN, lanjut Fadli, seharusnya mengetahui dimana posisinya terkait tiga kategori tadi. Hanya, masalahnya, kalau dibaca Perpres pembentukannya, yaitu Perpres No. 53/2017, tugas dan kewenangan BSSN ini memang tidak jelas. Karena hanya menyebut keamanan siber tanpa merinci taksonominya. Karena tak jelas, tugas dan kewenangan itu rentan ditafsirkan meluas. - “Desain awal BSSN sebenarnya diposisikan sebagai lembaga koordinasi, isinya adalah para stakeholder dari lembaga terkait yang sudah ada, seperti Polri, TNI, BIN, ataupun Kominfo. Itu sebabnya posisinya dulu tetap dipertahankan di bawah Menko Polhukam. Sebagai lembaga koordinasi, BSSN akan menyusun kebijakan strategis, melakukan koordinasi, serta bertanggungjawab ketika terjadi ancaman atau insiden serangan siber. Namun, dengan desain yang sekarang, sesudah Perpres-nya diubah menjadi langsung berada di bawah Presiden, tugas BSSN rentan tumpang tindih, karena merasa berkuasa. Pernyataan Kepala BSSN mengenai perlunya kewenangan penangkapan dan penindakan menunjukkan tendensi itu,” paparnya. - Politisi Gerindra menegaskan, bahwa Seharusnya formasi BSSN langsung di bawah Presiden itu ditujukan untuk memperkuat fungsi koordinasinya, bukan menambah kekuasaannya sehingga bisa overlap dengan lembaga lain. Ini yang perlu diingatkan, baik kepada BSSN maupun pada Presiden. Jangan lupa, BSSN ini dibentuk dengan Perpres, sehingga kewenanganya tak boleh melampaui lembaga yang dibentuk dengan Undang-Undang. -
11 2
Jakarta, Kabar3.com - Beberapa waktu lalu, masyarakat Indonesia sempat dihebohkan dengan beredarnya video porno antara satu wanita dewasa dengan dua anak kecil. Hal tersebut menuai tanggapan keras dari pihak manapun. - Bahkan, Arteria Dahlan yang merupakan Anggota Komisi III DPR RI turut menanggapi hal tersebut. Dirinya pun mengaku prihatin dan mengutuk keras serta meminta para aparat untuk mengusut tuntas kejadian tersebut. - “Saya sangat prihatin atas beredarnya video tersebut, saya mengutuk keras dan meminta aparat penegak hukum khususnya Tim Cyber Mabes Polri untuk bekerja cepat dalam mengusut perkara, serta melakukan penegakan hukum secara serius dan tegas agar dijadikan pembelajaran ke depan,” ujar Arteria kepada Kabar3.com melalui keterangan tertulisnya, Senin (8/1/2018). - Beliau melanjutkan, wajah Indonesia yang religius, berkebudayaan dengan penuh keberadaban sudah tercoreng. Hal tersebut terkesan tidak ada nilai etika dan moral bangsa, apalagi kejadian ini berlangsung ditengah giatnya upaya Pemerintah dalam program revolusi mental. - Kejadian ini tidak bisa dipandang enteng. Dari dulu saya katakan, bahwa kita belum tuntas dalam merekonstruksi pornografi dan pornoaksi untuk menjabarkannya dalam materi muatan norma perundang-undangan untuk politik hukum negara. - “Dahulu sibuk berpolemik dengan berbagai teori demokrasi dan HAM, sehingga kita lupa issue-issue strategis yang hrs di highlight. Maka, saat ini masalah tersebut menjadi persoalan yang kompleks, rumit dan selalu menjadi polemik dalam penegakan hukumnnya,” lanjutnya. - Politisi PDIP ini memaparkan, kejadian tersebut namanya tragedi kemanusiaan. Indonesia yang dia ketahui merupakan suatu tatanan yang tidak hanya tatanan ketatanegaraan, melainkan penuh dengan balutan etika, moral dan sistem nilai yang tidak tertulis akan tetapi sudah terlembaga. Kejadian video porno yang dilakukan oleh orang dewasa memang pernah terjadi, akan tetapi lebih dikarenakan bukan kehendak pelaku, dan seperti itu saja sudah membuat heboh. -
54 4
Jakarta, Kabar3.com -  Endang Maria Astuti selaku Anggota Komisi VIII DPR RI mendorong agar pihak aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap pelaku predator anak, ujarnya dalam keterangannya Senin (08/1/2018). - Politisi Golkar ini mengatakan, bahwa “Saya sedih, sekaligus marah dan prihatin mendengar adanya kasus phedofilia dengan korban sebanyak 25 anak. Saya juga mengapresiasi jajaran kepolisian yang telah berhasil membongkar kasus tersebut. namun tentunya tugas aparat penegak hukum tidak berhenti di sini, saya berharap dan mendorong agar aparat penegak hukum memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku, agar menimbulkan efek jera kepada pelaku, sekaligus memberi contoh kepada orang lain untuk berpikir ulang jika ingin melakukan hal serupa,” ungkapnya kepada Kabar3.com. - Dijelaskan Endang, perilaku phedofilia itu tidak hanya merusak masa depan anak-anak. Tapi juga memberikan efek lain yang lebih membahayakan lagi, yakni kemungkinan para korban akan menjadi pelaku phedofilia di kemudian hari. Namun untuk menghindari itu semua perlu perhatian yang ekstra dari orangtua, keluarga dan lingkungan. - “Dalam kasus yang terkait anak-anak, jelas peran orangtua sangat dibutuhkan, yakni untuk lebih mendekatkan diri pada anak sehingga anak menjadi lebih terbuka kepada orangtua. Disaat itulah orangtua dapat mengamati perilaku dan kebiasaan anak sekaligus memberikan pendidikan dan pelajaran bagaimana harus memproteksi atau melindungi diri dari oranglain,” papar Anggota DPR RI Dapil Jateng IV ini. - Ia pun menyadari bahwa usia anak 13-14 tahun notabene merupakan masa peralihan dari anak-anak ke remaja awal, sekaligus masa dimana anak menjadi sulit untuk diberitahu. Namun dengan kedekatan orangtua yang ikut memposisikan diri sebagai teman anak, akan memudahkan anak untuk tidak takut dan ragu bercerita tentang berbagai hal. Di saat itulah orangtua dapat mendeteksi secara dini apa yang terjadi dalam kehidupan sang anak, plus memberi pelajaran ke anak untuk selalu waspada terhadap orang lain. -
46 3
Jakarta, Kabar3.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Noor Achmad Memberikan tanggapnya terkait dengan video porno anak dan wanita dewasa yang kini menjadi viral di media social dan diberbagai aplikasi layanan pesan instan. Menurutnya hal tersebut adalah perbutan biadab yang ingin merusak generasi muda Indonesia. - “Saya menduga hal ini dilakukan oleh orang yang sengaja ingin merusak generasi muda dan ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang seakan bebas sex. Bisa jadi tujuan besarnya adalah ingin merusak Indonesia yang berdasarkan Ideologi Pancasila dengan penduduk terbesarnya adalah umat Islam.”ujarnya saat dihubung oleh kabar3.com melalui pesan singkat. - Selain itu, ia juga menambahkan bahwa beredarnya video porno anak dan wanita dewasa merupakan kasus asusila paling buruk yang harus segera diusut tuntas dan mengutuk keras perbuatan biadab tersebut. Lalu, kasus ini juga harus diusut tuntas oleh Kepolisian terutama siapa pelakunya dan siapa yang merekam dan siapa yang mengedarkannya, apakah teroganisir atau hanya perorangan. - Dalam hal ini, Jika dilakukan oleh perorangan dan hanya untuk kepentingan iseng semata dan untuk mengviralkan perbuatan tersebut maka seharusnya pelakunya ditangkap serta dihukum berat, Namun  Jika dilakukan oleh sebuah kelompok yang terorganisir maka harus dibongkar sampai tuntas dan harus digali sedalam dalamnya untuk kepentingan informasi yang lebih lanjut, maksud dibuat dan diviralkanya perbuatan tersebut. Pelaku dari perbutan itu satu persatu harus diadili dan dihukum seberat beratnya. - Pada kasus Ini juga kepolisian jangan hanya memandang sebagi kejahatan sex yang biasa, tetapi harus diduga bahwa hal itu bisa jadi kejahatan sex yang terorganisir dan terencana. - “Mengapa saya berpendapat demikian karena saya menduga Indonesia ini sudah dikepung dengan berbagai macam kejahatan mulai dari narkoba sampai pada masalah pornografi dan pornoaksi,”tutupnya.
10 1